Konsultan Review Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan Program KB (Policy Review on Family Planning Related Issues)

Konsultan            : Review Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan Program KB
 (Policy Review on Family Planning Related Issues)
                                                     Ref No. 001/K/PCM-BKKBN


Mohon kirimkan lamaran dan CV anda ke pcm_bkkbn@yahoo.com, selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2011 jam 12.00 WIB.

Ringkasan Konsultansi:
Dibawah supervisi BKKBN dan UNFPA, Konsultan ini akan melakukan review/analysis peraturan dan kebijakan program pembangunan lain dan mempunyai dampak
terhadap program KB.

Latar Belakang:
Sejak orde baru, Pemerintah Indonesia menganut anti-natalis policy, sebuah
policy yang mendorong dilaksanakan program KB nasional. Sejak itu
pulalah, Pemerintah melaksanakan program KB secara nasional. Sebagai
program KB nasional, program KB mendapat dukungan yang cukup kuat dari
hampir seluruh organisasi Pemerintah dengan mengintegrasikan program KB
dalam kebijaksanaan masing-masing institusi/departemen. Dengan demikian, hampir tidak ada pada waktu itu, kebijakan-kebijakan yang bertentangan
dengan program KB. Bahkan banyak insentif untuk program KB. Sebagai
contoh misalnya pemberian tunjangan hingga anak kedua saja bagi pegawai
negeri, larangan berpoligami bagi pegawai negeri, kemudahan untuk
memperoleh beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga yang ber KB dan
lain-lain.

Dengan runtuhnya orde baru dan terutama semenjak desentralisasi,  kebijakan Pemerintah yang mendorong suksesnya pelaksanaan program KB tersebut
hampir dipastikan pelaksanaannya kurang efektif. Bahkan ada beberapa
kebijakan yang justru kurang mendukung program KB. Kebijakan ini antara
lain pemberian DAU kepada Pemerintah Daerah yang menjadikan jumlah
penduduk sebagai denominator (sehingga semakin besar jumlah penduduk,
semakin besar pula perolehan DAU), kebijakan keluarga harapan,
jamkesmas, jampersal, dan lain-lain yang langsung maupun tidak langsung
kurang mendorong terhadap pelaksanaan program KB. Belum lagi ditambah
beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang juga
tidak mendukung program KB. Di samping itu mungkin ada pula beberapa
kebijakan lama yang semestinya dapat mendorong pelaksanaan program KB,
tetapi selama ini pelaksanaannya kurang efektif.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya review terhadap kebijakan-kebijakan baik
yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (lembaga/kementerian) maupun
Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten. Review ini bukan
saja akan melakukan identifikasi terhadap kebijakan/policy yang ada,
tetapi juga melakukan analisis terhadap kebijakan/policy dimaksud
terutama dilihat dari mendukung / tidaknya terhadap program KB, dan
memberikan usulan-usulan alternatif substansi sehingga kebijakan
dimaksud dapat mendukung program KB.


Tujuan dari review ini adalah:
·         Melakukan identifikasi (mengumpulkan) kebijakan/policy yang dibuat baik oleh
Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah yang terkait (baik
mendukung atau bertentangan) dengan isu-isu program KB;
·         Melakukan analisis terhadap isi/substansi yang kemungkinan akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaan program KB;
·         Mengidentifikasi usulan alternatif untuk melakukan intervensi terutama dalam
mengadvokasi perubahan peraturan dan kebijakan sehinnga selaras dan
bahkan mendukung pelaksanaan program KB.


Persyaratan Konsultan:
1.       Berpendidikan minimal Magister / Graduate Degree di bidang Social Science, dengan
pengalaman minimal 10 tahun atau Sarjana di bidang Social Science,
dengan pengalaman kerja minimal 15 tahun.
2.       Memahami program KB dan Kependudukan dengan baik;
3.       Memahami seluk beluk prosedur pembuatan kebijakan.
4.       Mempunyai pengalaman melakukan penelitian lebih diutamakan.

Waktu Pelaksanaan:
Review ini akan dilaksanakan pada Bulan Oktober / November 2011.






Kindest regards,
Ramot N. Aritonang
081362302308